Menyoal kontraversi Gedung Baru DPR RI

Anggota Dewan Tidak 
Mewakili Kepentingan Rakyat

Jakarta, (MediaTOR)

‘Ngotot’-nya anggota dewan bangun gedung baru menjadi bukti nyata bahwa anggota DPR tidak mewakili kepentingan rakyat di negeri ini. Mereka sama sekali tidak menjadi kepanjangan tangan aspirasi rakyat. Ada kepentingan apa dibalik itu? Rakyat telah salah memilih wakil-wakilnya. 

Demikian pernyataan Ketua  Komite Pemantau Kinerja Yudiecatif Executif Legislatif Republik Indonesia (KPK YELRI) Prabu Umbu kepada MediaTOR di ruang kerjanya baru-baru ini menanggapi kontraversi gedung baru DPR tersebut.
Tanggapan senada juga dikemukakan Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Solidaritas Indonesia Bersatu (LSM SIB) R. Sopyan Cholid Manurung. Tak selayaknya anggota DPR bersikeras membangun gedung baru, karena bangunan lama masih layak duntuk digunakan. “Apalagi dana yang digunakan untuk membangun gedung baru bersumber dari APBN, seharusnya anggota dewan memikirkan kepentingan rakyat banyak yang diwakilinya. Apalagi biayanya mencapai Rp.1,3 triliun,” tandas Sopyan kepada MediaTOR belum lama ini di kantornya.

Digugat
Terkait dengan rencana DPR untuk membangun gedung baru ternyata tidak hanya menuai kecaman dari berbagai kalangan, namun rencana tersebut kini digugat di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
Diantaranya Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) telah mendaftarkan gugatan ke PN Jakpus pada pekan lalu. Sebelumnya Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya (laskar Gerindra) pada 4 April juga telah mendaftarkan gugatan yang sama di PN Jakpus.
Para petinggi negara yang digugat diantaranya; Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua DPR RI Marzuki Alie, Menkeu dengan seluruh Ketua Fraksi di DPR. Alasan gugatan karea pembangunan gedung baru menggunakan dana APBN. Seharusnya dana APBN digunakan untuk kesejahteraan rakyat bukan untuk pembangunan gedung.- (pk/Gd/Jd/DS/BPT)